kementerian pada negeri menungkapkan hasil evaluasi pada peraturan daerah ataupun qanun aceh perihal bendera dan lambang daerah.
saya berharap mudah-mudahan evaluasi dan diselenggarakan kemendagri, yang sangat konstitusional itu, diikuti oleh gubernur juga dpr aceh. ada 12 poin. papar menteri selama negeri, gamawan fauzi, selama kantor presiden jakarta, senin.
evaluasi qanun aceh mau dilontarkan dengan pejabat kementerian di negeri pada gubernur serta dpr aceh pada selasa (2/4).
gamawan harapkan pemerintah daerah aceh dan dpr aceh memahami hasil evaluasi juga menjalankan rekomendasi yang dilontarkan.
ketika ditanya langkah bagaimana yang diselenggarakan pemerintah pusat kalau pemerintah daerah aceh menolak merevisi qanun sesudah menerima evaluasi yang disampaikan pemerintah, gamawan menyatakan kiranya berdasarkan aturan presiden dapat membatalkan peraturan daerah tersebut.
Baca yang lain: Pulau Tidung - Peluang Bisnis Online - Cream Adha
ini kan negara kesatuan, presiden memegang kekuasaan pemerintahan. ini merupakan subordinat dari sistem nasional, tak mungkin ada yang memenggal peraturan perundang-undangan, ujarnya.
gamawan menungkapkan, seharusnya pemerintah provinsi aceh menyesuaikan peraturan daerah melalui undang-undang dan berlaku dengan nasional.
ia serta menyambut bagus imbauan wakil gubernur aceh, muzakir manaf, pada warga selama aceh untuk menghormati proses hukum.
saya menyambut bagus imbauan itu, oleh karena tersebut saya menempuh cara-cara dan persuasif, yang prosedural, dan konstitusional seperti tersebut, tegasnya.
ia juga menungkapkan, seharusnya pemerintah aceh lebih memperhatikan pada upaya agar memperbaiki kesejahteraan masyarakat sesudah proses penyelesaian konflik bersenjata berkepanjangan.